新闻是有分量的

Mendagri siap dicopot jika terbukti salah ambil keputusan soal Ahok

2017年2月21日下午7点20分发布
2017年2月21日下午7点20分更新

LANTIK PLT GUBERNUR。 Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan Nota Pengantar Tugas kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono(kiri)disaksikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat(kanan)pada Peresmian Plt Gubernur di gedung Kemendagri,Jakarta,Rabu ,26 Oktober。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA。

LANTIK PLT GUBERNUR。 Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan Nota Pengantar Tugas kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono(kiri)disaksikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat(kanan)pada Peresmian Plt Gubernur di gedung Kemendagri,Jakarta,Rabu ,26 Oktober。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA。

雅加达,印度尼西亚 - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap dicopot oleh Presiden Joko“Jokowi”Widodo jika keliru mengambil keputusan dengan tidak memberhentikan sementara Gubernur Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama。 Dia mengatakan keputusannya terkait Ahok didasari kebijakan serupa yang pernah dia terapkan untuk Gubernur Gorontalo,Rusli Habibie。

“Saya tetap pada keyakinan saya。 Karena apa yang pernah saya lakukan sama,seorang gubernur juga sama,dia(sudah berstatus)terdakwa tetapi(hanya)diancam hukuman 4 tahun。 Tapi,tidak saya berhentikan,“ujar Tjahjo yang ditemui di Istana Negara pada Selasa,21 Februari。

Rusli Habibie tidak diberhentikan ketika dia terlibat kasus pencemaran nama baik Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN),Budi Waseso。 Saat itu,Rusli dituntut oleh jaksa dengan hukuman penjara 8 bulan。

Sementara,dalam kasus Ahok yang sudah menyandang status terdakwa,Tjahjo tidak memberhentikannya karena merujuk kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah pasal 83 ayat 1. Isinya “kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun,tindak pidana korupsi,tindak pidana terorisme,makar,tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)“

Jaksa penuntut umum mengenakan dakwaan alternatif dalam kasus penistaan​​ agama yakni pasal 156a KUHP dan 156 KUHP。 Di pasal 156a KUHP,maksimal hukuman adalah lima tahun kurungan penjara,sedangkan di pasal 156 KUHP ancamannya adalah empat tahun dibui。

Kebijakannya untuk tetap mempertahankan Ahok sebagai Gubernur DKI juga sudah disampaikan Tjahjo kepada Jokowi,lengkap dengan dasar pengambilan keputusan dan dua pasal dalam dakwaan alternatif。 Lalu,apa komentar Jokowi atas laporan Tjahjo?

“Beliau tidak banyak berkomentar。 Saya hanya menyampaikan pendapat sebagai pembantu Beliau。 Saya katakan yakin(dengan keputusan)ini walaupun(masih)ada multitafsir,sehingga menimbulkan perbedaan pendapat,“kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)itu。

Tjahjo memilih untuk menunggu hasil keputusan hakim dalam kasus Ahok。 Tetapi,itu semua dia kembalikan kepada Jokowi selaku pemimpin negara,karena mantan Walikota Solo itu memiliki diskresi dalam kasus tersebut。

Situasinya akan berbeda,jika Ahok disidang dalam akibat tersangkut kasus korupsi。 Jika dakwaan lebih dari lima tahun,maka kepala daerah yang tersangkut bisa langsung diberhentikan sementara。

Tjahjo pun mengaku siap jika dipanggil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN)mengenai keputusannya untuk tetap mempertahankan Ahok。

“Kita kan negara hukum。 Enggak ada masalah,saya akan datang ke PTUN jika memang dipanggil,“katanya。

Sebelumnya,kelompok Advokat Cinta Tanah Air(ACTA)mengajukan gugatan terhadap pemerinth ke PTUN pada tanggal 13 Februari kemarin。 Mereka menuntut agar pemerintah segera mengeluarkan Surat Keputusan(SK)untuk memberhentikan Ahok。 ACTA mengatakan walaupun gugatan yang diajukan di pengadilan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu bersifat alternatif,tetapi Ahok diduga sudah melanggar pasal 156a yang ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara。

Wakil Sekretariat Jenderal ACTA,Yustian Dewi Widiastuti memberikan contoh kasus Mendagri yang langsung memberhentikan sementar Bupati Ogan Ilir,Ahmad Wazir Noviadi karena tersangkut kasus narkoba。 Padahal,dia didakwa dua pasal yang ancamannya kurang dari lima tahun dan lebih dari lima tahun。

“Dalam kasus itu,Mendagri dengan tegas memberhentikan sementara Ahmad Wazir,bahkan saat statusnya masih seorang tersangka,”ujar Yustian seperti dikutip media。 - Rappler.com