新闻是有分量的

Taksi konvensional di Yogyakarta desak operasional Grab dan Go Car dihentikan

2017年2月18日上午10:55发布
更新时间:2017年2月18日上午10:56

TAKSI在线保护。 Komunitas pengemudi taksi konvensional di Yogyakarta mendesak Pemda agar menghentikan operarasional taksi online。 Foto oleh Anang Zakaria / Rappler

TAKSI在线保护。 Komunitas pengemudi taksi konvensional di Yogyakarta mendesak Pemda agar menghentikan operarasional taksi online。 Foto oleh Anang Zakaria / Rappler

YOGYAKARTA,印度尼西亚 - Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta mendesak pemerintah menyetop operarasional taksi berbasis online。 Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di Alun-Alun Utara kota Yogyakarta pada Jumat,15 Februari。

Ada ratusan pengemudi yang terlibat dalam aksi unjuk rasa。 Mereka mengawali aksi dengan berjalan kaki dari Jalan Malioboro。 Selain berorasi,mereka juga memampang berbagai海报berisi kecaman terhadap taksi berbasis online。

“运营商taksi mati,malah pengemudinya mati duluan,”kata Koordinator Aksi Komunitas Pengemudi,Sutiman di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta pada Jumat,15 Februari。

Dia mengatakan para peserta aksi baru separuh dari total pengemudi taksi konvensional di Yogyakarta。 Sebagian pengemudi taksi lainnya tetap beroperasi agar pemberian layanan terhadap penumpang tidak terganggu。

“Tapi,kalau tidak ada kemajuan,(kami)akan all out turun semua,”kata dia。

Saat ini,tercatat ada 20 operator taksi di Yogyakarta。 Dengan armada mencapai 1.025单位,masing-masing操作员mengoperasikan sekitar 60单位kendaraan。 Sementara,jumlah pengemudi mencapai 2.500 orang。

Sutiman mengatakan sejak marak beroperasinya taksi berbasis online,pendapatan para pengemudi taksi konvensional turun drastis。 Taksi Pamungkas Primkoppol,诱惑Sutiman bekerja misalnya,mewajibkan setiap pengemudi menyetor Rp 270 ribu per hari。

“Tetapi,sekarang paling banter sehari mendapat Rp 150 ribu,”kata dia。

Perolehan per hari itu belum termasuk untuk keperluan membeli bahan bakar kendaraan,makan dan upah yang dibawa pulang ke rumah。 Akibatnya,banyak pengemudi berhutang setoran pada perusahaan。 Tiap perusahaan taksi menetapkan batasan berbeda untuk hutang setoran pengemudi。 Jumlahnya beragam,dimulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu。 Jika hutang setoran melebihi batas,maka pengemudi dilarang beroperasi。

Sulit beradaptasi

Sebenarnya sebagian besar operator taksi konvensional di Yogyakarta sudah mulai menerapkan aplikasi online untuk menggaet pelanggan。 Tetapi,tak semua pengemudi menerapkan untuk mencari penumpang。

“Susah(menggunakannya),”kata Sarwidi别名Kacung,pengemudi Taksi Sadewo pada Jumat,17 Februari。

Taksi Sadewo kata dia juga sudah menerapkan aplikasi bernama Taxies。 Aplikasi yang dipasang di telepon genggam itu juga dimanfaatkan oleh dua operator taksi lainnya yakni Indra Kelana dan Pandawa。

Tetapi,bagi lelaki 49 tahun itu,jangankan untuk mengoperasikan fiturnya,menggunakan telepon genggam layar sentuh pun dia kesulitan。 10 tahun bekerja menjadi pengemudi taksi,dia terbiasa mengandalkan radio panggil yang terpasang di kendaraan untuk mendapat penumpang。

Hal itu semakin diperparah dengan menjamurnya taksi berbasis online seperti Grab Car dan Go Car。 Pasalnya,sejak beroperasi di Yogyakarta membuat penghasilan mereka anjlok drastis。

Penumpang memilih menumpang taksi online yang tarifnya lebih murah。 Sering kali ia tidak mendapat penumpang。 Padahal,Sarwidi harus mengumpulkan uang setoran senilai Rp 280 ribu setiap harinya kepada perusahaan。

Selain menerapkan aplikasi berbasis telepon genggam,ada juga perusahaan taksi yang menawarkan undian berhadiah bagi penumpang。 Tetapi,toh strategi itu tak cukup menarik penumpang。 Faktor tarif tetap menjadi daya tarik。

Ketua III Organisasi Angkutan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi unit taksi,Taryoto,mengatakan salah satu alasan harga taksi online bisa murah karena mereka tidak mengurus persyaratan seperti izin trayek,pajak dan uji KIR。

“Sementara,kalau kami di taksi argometer pakai itu,”ujar Taryoto。

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kendaraan berplat hitam dilarang beroperasi sebagai angkutan umum。 Untuk mengatasi persoalan itu,ia berjanji akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta,Senin pekan depan。

“Wewenangnya bukan di saya,”kata Sri Sultan。 - Rappler.com