新闻是有分量的

KPUD雅加达评估penyelenggaraan Pilkada,kisruh DPT jadi sorotan

2017年2月17日下午12:03发布
更新时间:2017年2月17日下午12:03

Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dengan dihadiri sejumlah saksi dan panwaslu di TPS 10 Kelurahan Kebon Manggis,Jakarta,Rabu(15/2)。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA

Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dengan dihadiri sejumlah saksi dan panwaslu di TPS 10 Kelurahan Kebon Manggis,Jakarta,Rabu(15/2)。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD)DKI雅加达Sumarno mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah(Pilkada)DKI Jakarta yang digelar pada Rabu,15 Februari lalu。

“Kami inventarisir sejumlah persoalan yang harus dievaluasi seperti penyelenggara Pilkada,DPT,logistik dan hal lain yang krusial,”kata Sumarno di Jakarta,Jumat 17 Februari 2017。

Salah satu persoalan yang banyak disorot adalah banyaknya warga Jakarta yang tidak bisa mencoblos,padahal mereka telah datang ke Tempat Pemungutan Suara(TPS)。

Sumarno mencontohkan ada pemilih yang datang membawa kelengkapan data,seperti KTP dan Kartu Keluarga(KK),namun tetap tidak diperkenankan mencoblos。 Menurutnya ini adalah kesalahan petugas。

Sementara mengenai Daftar Pemilih Tetap(DPT),Sumarno mengatakan pendataan yang telah dilakukan memang kurang maksimal。 Sebab sejumlah petugas kesulitan mengakses warga yang tinggal di apartemen。

Akibatnya banyak dari mereka tidak tercantum namanya di dalam DPT。 Padahal,distribusi surat suara berdasarkan DPT。 “Di Jakarta Utara ada petugas yang digigit anjing saat mendatangi rumah untuk mendata pemilih,”kata Sumarno。

Ia berjanji akan membenahi daftar pemilih sehingga tidak ada lagi kasus warga Jakarta tidak bisa mencoblos saat pemilihan putaran kedua digelar pada April mendatang。 -dengan laporan ANTARA / Rappler.com